dokumen kelengkapan :

(a)Surat Permohonan Wajib Pajak;

(b)Fotokopi Tanda Bukti Identitas (KTP/KK);

(c) Surat Kuasa Bermaterai (jika dikuasakan);

(d)Fotokopi SKPD/STPD;

(e)Bukti – bukti lain yang diperlukan;

(f) Nomor Contact Person

khusus PBB P2:

(a) Surat Permohonan Wajib Pajak;

(b) Fotokopi Tanda Bukti Identitas (KTP/KK);

(c) Surat Kuasa Bermaterai (jika dikuasakan);

(d) Fotokopi SPPT;

(e) Bukti – bukti lain yang diperlukan;

(f) Nomor Contact Person.

mekanisme pelayanan ;

(a) Wajib Pajak membawa kelengkapan persyaratan kepada bagian Loket Pelayanan;

(b) Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak;

(c) Setelah berkas persyaratan lengkap, diteruskan ke Bidang Pelayanan dan Penagihan cq. Subbid Keberatan dan Banding;

(d) Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Kasubbid Keberatan dan Banding;

(e) Kasubbid Keberatan dan Banding membuat Surat Tugas Pemeriksaan;

(f) Petugas yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

(g) Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan lintas Bidang;

(h) Hasil keputusan Rapat Pembahasan antarBidang dituangkan dalam Notulen;

(i) Petugas membuat Telaahan Staf/ Telaahan Dinas berdasarkan Notulen Rapat;

(j) Petugas membuat Draf Surat Keputusan Bupati/ Surat Keputusan Kepala Badan;

(k) Draf SK Bupati diajukan ke Bagian Hukum Sekretariat Kota Lamongan;

(l) SK Kepala Badan diajukan ke Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Lamongan untuk ditandatangani.